Tangerang, (RB) - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Tangerang menginventarisir sejumlah kerawanan di Pemilu 2019 dalam acara diskusi bulanan yang dihelat Kamis (27/9/2018).
Dalam diskusi bertajuk Peta Kerawanan
Pemilu 2019 itu dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, diantaranya Wakil
Bupati Tangerang Mad Romli, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Zulbahri Bahtiar,
Waka Polresta Tangerang AKBP Oki Waskito, Ketua KPU Kabupaten Tangerang Muhamad
Ali Zaenal Abidin dan Ketua Bawaslu Kabupaten Tangerang Andi Irawan.
Mad Romli dalam sambutannya
mengatakan, sebagai ujung tombak penyampai informasi, pers turut berperan
menjaga marwah demokrasi dengan menyampaikan informasi yang mencerahkan
masyarakat.
"Pemilu agenda penting yang
harus kita kawal kesuksesannya, kami berharap pers lebih aktif menyampaikan
informasi yang mencerahkan," katanya.
Harapan serupa juga disampaikan
Kajari Kabupaten Tangerang Zulbahri Bahtiar. Di tahun politik ini, kata Kajari,
insan pers harus mampu menangkal beredarnya berita palsu (hoaks) yang dapat
memperkeruh suasana.
"Jangan sampai ada
berita-berita hoaks, karena ini agenda penting kita. Saya minta media mampu
menangkal berita hoax," harapnya.
Sejumlah kerawanan lainnya dipaparkan
Sekretaris Desk Pemilu Kabupaten Tangerang Ahmad Hidayat. Kata Hidayat,
berdasarkan pemetaan pihaknya, ada enam hal yang harus diantisipasi,
diantaranya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), penyalahgunaan wewenang,
kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT), dukungan ganda partai, politik uang dan
kewenangan petahana.
Sementara Bawaslu Kabupaten
Tangerang memaparkan Indeks Kerawanan Pemilu 2019, salah satu yang menonjol
yaitu soal kualitas daftar pemilih.
"Kabupaten Tangerang
kerawanannya ada di daftar pemilih. Skornya tinggi yaitu 86,82 persen,"
ujar Andi Irawan, Ketua Bawaslu Kabupaten Tangerang.
Menurutnya, kerawanan itu bisa
dipicu oleh data ganda non identik, yaitu data yang memiliki kemiripan dan
perlu difaktualisasi. Pihaknya, kata Andi, pernah merekomendasikan 3.440 data
pemilih diduga ganda sebagai catatan pada saat penetapan Daftar Pemilih Tetap
Hasil Percermatan (DPTHP) KPU Kabupaten Tangerang.
"Ada data yang sedang kita
analisis ulang, (hasilnya) kita akan konfirmasi ke KPU," tambahnya.
Terkait kerawanan di DPT, Ketua KPU
Kabupaten Tangerang Muhamad Ali Zaenal Abidin menduga ada dua asumsi, yaitu data
ganda non identik dari Bawaslu belum terakomodir dalam pleno penetapan DPTHP.
Karena menurutnya, saat itu waktunya sangat mepet.
"Kita pleno jam 13.00 WIB,
sementara teman-teman (Bawaslu), jam 13.30 WIB baru menyerahkan. kan tidak
mungkin harus verifikasi faktual, karena non identik," ujarnya.
Hal kedua, menurut analisa Ali,
persoalan DPT juga dipicu kondisi pemilih di desa Rawa Burung dan Rawa Rengas
di Kecamatan Kosambi. Dimana ribuan warga sudah pindah lokasi karena terdampak
perluasan Bandara Soekarno Hatta, namun datanya masih terdaftar sebagai warga
setempat.
"Namun pola penangannnya sudah
kami temukan, tapi tetap jadi catatan nasional (Bawaslu RI)," tambahnya.
Warga yang terdampak gusuran itu,
jelas Ali, kini tercerai berai dari asalnya. Namun data kependudukannya belum
berubah, masih tercatat di Kecamatan Kosambi.
"Sekarang kami sedang melakukan
penyisiran dan beberapa sudah ditemukan," tandasnya.
Dari aspek keamanan, Waka Polresta
Tangerang AKBP Oki Waskito mengatakan pihaknya sudah menginventarisir sejumlah
kerawanan dalam tahapan Pemilu 2019. Dalam catatannya, kerawanan itu ada pada
saat kampanye, cetak dan distribusi logistik, masa tenang, pemungutan dan
perhitungan suara hingga penetapan perolehan kursi dan pelantikan calon
terpilih.
Oki juga mengatakan, berbeda dengan
pelaksanaan Pilkada 2018, tingkat kerawanan dalam Pemilu 2019 cenderung lebih
tinggi, hal ini karena bertambahnya jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang
berkorelasi dengan kebutuhan penambahan personel.
"Jumlah TPS hampir dua kali
lipat, tentu jumlah personel juga bertambah. Selain dibantu Linmas, nanti ada
bantuan personel dari Polda Banten," kata Oki.
Ketua PWI Kabupaten Tangerang Sangki
Wahyudin berharap, dengan terinventarisirnya sejumlah kerawanan dalam Pemilu
2019 di Kabupaten Tangerang, insan pers, khususnya anggota PWI Kabupaten
Tangerang dapat berperan turut meringankan kerja penyelenggara.
"Tentunya insan pers harus
menumbuhkan kesadaran pemilih, agar menjadi pemilih yang aktif, sehingga
kualitas DPT kita benar-benar terjamin," kata Sangki.
Sangki juga mengimbau masyarakat
untuk bijak menggunakan media sosial. Kata dia, masyarakat harus cerdas dan
cermat dalam menerima serta menyebar informasi yang belum bisa dipastikan
kebenarannya.
"Masyarakat memiliki peran
penting dalam pemilu. Semua elemen harus ikut menjaga kondusifitas bangsa.
Dengan tidak membuat dan menyebar informasi bohong," pungkasnya.
Reporter : Mad Sutisna
Advertisement
